BERJUANG SAMPAI MERDEKA

Mouse Pelangi Wavy Tail

Breaking News

Senin, 04 Agustus 2014

Konflik Papua

Konflik Papua adalah konflik di Provinsi Papua di Indonesia. diawali pada tahun 1961, muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia,[5] Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet. [6] Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Sebab jika itu dibiarkan maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. [7][8] Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dari dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dari papua dan tidak jadi mengambil, merebut dan menjajah Papua lalu Papua diserahkan "kembali" ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/PERPERA). Lewat PERPERA tahun 1969, rakyat Papua memilih "tetap" dalam lingkungan Republik Indonesia

Ikhtisar[sunting | sunting sumber]

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasi adat didirikan pada tahun 1965 untuk mempromosikan penentuan nasib sendiri dan pemisahan diri Papua dari Republik Indonesia.
Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam mendukung tujuan OPM adalah dilarang kegiatan di Indonesia, yang dapat dikenakan biaya dari "Makar" (pengkhianatan)[9]. Sejak awal berdirinya OPM telah mencoba dialog diplomatik, melakukan upacara bendera (ilegal menurut hukum Indonesia), dan tindakan militan dilakukan sebagai bagian dari Konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan Bendera Bintang Kejora dan simbol lainnya Kesatuan Papua yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada bulan Mei 1963 dengan Perjanjian New York.
Para pendukung organisasi menuduh orang-orang Papua tidak memiliki hubungan etnis, budaya atau geografis dengan Indonesia, bahwa mereka adalah orang-orang kolonial di bawah Resolusi PBB 1541 dan bahwa mereka berhak ketentuanResolusi PBB 1514. Menurut pendukung OPM, pemerintah Indonesia di Papua adalah pendudukan militer.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa wilayah tersebut memilih untuk dimasukkan ke dalam Republik Indonesia dengan referendum yang dikenal sebagai Tindakan Pemilihan Bebas pada tahun 1969. Pernyataan ini ditolak oleh para pendukung organisasi yang menuduh Tindakan Pemilihan Bebas tidak sukarela dan tidak mewakili populasi.

Rangkuman[sunting | sunting sumber]

Era administrasi sementara PBB (1962-1969)[sunting | sunting sumber]

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Otoritas Eksekutif Sementara PBB

Era Orde Baru[sunting | sunting sumber]

1969 - 1980[sunting | sunting sumber]

  • Juli -Agustus 1969: Penentuan Pendapat Rakyat menentukan bahwa wilayah Papua Barat adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
  • Juni 1971: Henk de Mari melaporkan 55 pria dari dua desa di Biak Utara tewas. Berita diterbitkan harian Belanda De Telegraaf, Oktober 1974.
  • Tanpa sumber: 500 mayat ditemukan di hutan Kecamatan Lereh, barat daya Bandara Sentani, Jayapura.
  • 1974: Di Biak Utara, 45 orang tewas.
  • 1975: Di Biak, setidaknya 41 orang dari desa Arwam dan Rumbin tewas.
  • 1977: pemboman udara Akimuga (tambang Freeport McMoRan Inc.).
  • 1977 - 1978: pemboman udara Lembah Baliem.
  • April 1978: Enam mayat yang tidak dapat diidentifikasikan ditemukan di kecamatan Dosai, Jayapura.
  • Mei 1978: Lima pemimpin OPM tewas dan 125 penduduk desa ditembak karena dicurigai simpatisan OPM.
  • June 1978: 14 mayat korban tembak ditemukan di Barat Bandara Sentani, Jayapura.
  • Tanpa sumber: Biak Utara, 12 orang tertembak.

1980 - 1998[sunting | sunting sumber]

  • 1981: 10 tewas, 58 menghilang di daerah Paniai.
  • Juni - Agustus 1981: Operasi Sapu bersih, populasi Ampas Waris dan desa Batte-Arso menjadi korban.
  • September-Desember 1981: 13.000 diduga tewas di dataran tinggi tengah.
  • Juli 1984: Angkatan Laut, Udara, dan Darat menyerbu Desa Nagasawa / Ormo Kecil, 200 orang tewas.
  • Tanpa sumber: Bombardir dari laut di Taronta, Takar, dan desa pesisir Masi-Masi; yang selamat melarikan diri ke arah Jayapura; pada 1950 dikuasai Belanda dan masing-masing desa berpopulasi 1500-2000.
  • 24 Juni 1985: 2.500 tewas di wilayah Kabupaten Paniai, Danau Wissel, termasuk 115 dari desa-desa Iwandoga dan Kugapa.
  • 1986 - 1987: 34 tertembak di Paniai / Wissel Lake District.
  • 8 Januari 1996: Krisis sandera Mapenduma, militan OPM yang dipimpin Kelly Kwalik menyandera 26 orang di Irian Jaya [6], memicuOperasi pembebasan sandera Mapenduma (dua sandera tewas) dan Insiden Penembakan Timika 1996 (16 orang tewas).
  • 9 Mei 1996: Krisis sandera Mapenduma, berakhir dengan serbuan Kopassus ke Desa Geselama, di Mimika.

Era Reformasi[sunting | sunting sumber]

1998 - 2010[sunting | sunting sumber]

Warga berdemonstrasi di Den Haag, 2009.
  • 6 Oktober 2000: polisi merazia upacara pengibaran bendera di Wamena, massa mengumpul dan dua warga non-Papua tewas dalam sebab tidak jelas. Massa memulai kerusuhan ke lingkungan migran dari daerah lain di Indonesia, membakar dan menjarah toko-toko. 7 warga Papua tertembak dan 24 warga non-Papua tewas.[10]
  • 11 November 2001: ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluay, ditemukan tewas di mobilnya di luar Jayapura setelah hilang diculik.[11]
  • 31 Agustus 2002: pemberontak menyerang sekelompok profesor Amerika. 3 tewas dan 12 lainnya luka-luka. Polisi menduga OPM yang bertanggung jawab.[12]
  • 1 Desember 2003: Sekelompok 500 orang mengibarkan bendera separatis, 42 orang ditangkap.
  • 15 Oktober 2004: pemberontak menewaskan enam warga sipil dalam serangan di Puncak Jaya.[13]
  • 16 Maret 2006: Tiga polisi dan seorang pilot tewas dan 24 orang lainnya cedera dalam bentrokan dengan warga papua dan mahasiswa yang telah menuntut penutupan tambang Grasberg Freeport di Provinsi Papua.[14]
  • Pada tanggal 9 Agustus 2008: Di Wamena, satu orang, Opinus Tabuni (kerabat Buchtar Tabuni), tewas tertembak peluru kepolisian Indonesia yang dipicu pengibaran bendera Bintang Kejora oleh aktivis di sebuah demostrasi besar yang diorganisir oleh DAP (Dewan Adat Papua) dalam Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia.[15]
  • 4 Desember 2008: 4 warga Papua terluka oleh tembakan dari polisi dalam demonstrasi menuntut kemerdekaan Papua.[16]
  • 29 Januari 2009: Sedikitnya 5 orang Papua terluka karena tembakan oleh polisi saat demonstrasi. [16]
  • 14 Maret 2009: Satu personil TNI tewas dalam serangan terhadap pos tentara di Tingginambut. OPM diduga bertanggungjawab.[17]
  • Pada tanggal 8 April 2009: Beberapa bom meledak di sebuah jembatan dan sebuah kilang di pulau Biak. Satu orang tewas.[16]
  • 9 April 2009: Sebuah serangan bom di Jayapura menewaskan 5 orang dan menciderai beberapa orang.[18] Sementara itu 500 militan menyerang pos polisi dengan busur dan panah dan bom bensin. Satu orang tewas tertembak polisi.[19]
  • 11-12 April 2009: Pertempuran antara tentara dan militan Papua menewaskan 11 orang termasuk 6 anggota tentara. Pada saat yang sama, sebuah bom dijinakkan di kantor polisi di Biak.[16]
  • Pada tanggal 15 April 2009: Sebuah serangan terhadap sebuah konvoi polisi di Tingginambut menewaskan satu orang dan melukai enam. OPM diduga bertanggungjawab.[16]
  • 11 Juli 2009: Seorang karyawan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc warga Indonesia tewas ditembak dalam serangan di luar perusahaan tambang itu di Papua.[20]
  • Juli 2009: insiden pengibaran bendera Papua Barat oleh OPM di desa Jugum, kemudian lebih dari 30 rumah dibakar dalam sebuah operasi TNI.[21]
  • 12 Agustus 2009: Sebuah konvoi 16 bis karyawan Freeport-McMoRan Copper disergap. Dua orang tewas dan 5 luka-luka.[22]
  • Pada tanggal 16 Desember 2009: pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelly Kwalik tewas ditembak oleh kepolisian Indonesia saat operasi penyerbuan di Timika.[23]

2010-an[sunting | sunting sumber]

Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)
Designed By