TPN/OPM-Puncakjaya Tingginambut

Read more ...

Penentuan Pendapat Rakyat ( PEPERA ) 1969 DI PANIAI PEPERA DI PANIAI

Penentuan Pendapat Rakyat ( PEPERA ) 1969 DI PANIAI

PEPERA DI PANIAI

A. KAREL GOBAY DAN PEPERA
Pemerintah Hindia Belanda menjadi saksi terhadap kemerdekaan Negara Bangsa Papua Barat pada Tanggal 1 Desember Tahun... 1961, saat itu KAREL GOBAY bekerja sebagai SEHRIJVER di kantor HPB pemerintahan onderafdeling danau-danau wisel Ibukotanya berkedudukan di Enarotrali tepat dibibir Danau Wisel Meren ( Danau Paniai ).
Tahun 1963 Negara Papua Barat Kembali ke Pangkuan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada masa pemerintahan transisi itu KAREL GOBAY diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Setempat ( KPS ) merangkap juga sebagai anggota DPRD-GR/ anggota NIEW GUNEA RAAD di Holandia ( Jayapura ) mewakili dari Wilayah Adat MEEPAGO.
Tahun 1965 KAREL GOBAY salah satu putra Pribumi pedalaman Papua yang mampu dan berkualitas dapat diangkat sebagai Wakil Residen Pegunungan Djayawidjaya Bagian Barat yang ibukotanya berkedudukan di Enarotali. Tahun 1969 Sementara KAREL GOBAY melaksanakan Tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan khusus Bupati dan Wakil Bupati putra pribumi Papua dari 9 ( sembilan ) Kabupaten yaitu kabupaten Jayapura, Biak, Jayawijaya,Yapen Waropen, Manokwari, Sorong, Fakfak, Merauke dan Paniai di panggil ke Holandia ( Jayapura )untuk melaksanakan pertemuan yang sifatnya khusus dan penuh rahasia oleh para tokoh pilitik dan pemerintahan asal Pemerintah Hindia Belanda dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan perkembangan kondisi politik di Papua Barat saat itu bahwa :
Salah satunya tentang penentuan nasib Bangsa Papua melalui PEPERA (satu orang satu suara) setelah 5 (lima) Tahun dikeluarkannya New York Agreement tanggal 15 Agustus Tahun 1963 oleh Pemerintah Belanda, Indonesia dan PBB (Amerika serikat ). Ternyata setelah lima tahun kemudian yaitu Tahun 1968 agenda tersebut tidak dilaksanakan. Tetapi saat itu yang berjalan adalah program Tritura ( Tiga Tuntutan Rakyat) dimana Presiden Soekarno memberi mandat Kepada kolonel Soeharto untuk melaksanakan amanat tersebut yang isinya antara lain :

1. Bubarkan Negara Boneka Buatan Belanda di Papua Barat;

2. Turunkan Harga-harga;

3. Mobilisasi Umum.
Selama lima tahun Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan upaya-upaya yang sangat tidak terpuji dimana diseluruh pelosok tanah Papua Barat saat itu terjadi Pembunuhan, Pemerkosaan, intimidasi, aniaya dll yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia ( TNI) intinya semuanya ini merupakan tujuan untuk mempertahankan Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah mereka mengikuti perkembangan dan kondisi politik saat itu menyeruhkan kepada para Bupati dan Wakil Bupati asal Pribumi Papua kesemuanya ini terjadi hanya karena ada muatan kepentingan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan Amerika serikat diatas Tanah ini. Setelah itu mereka berkata saudara-saudara adalah putra pribumi sebagai Bupati dan Wakil Bupati harus melihat jauh kedepan tentang nasib Bangsa Malanesia dan Negeri ini Saudara-saudara segera kembali ke Kabupaten masing-masing dan segera melakukan Aksi perang perlawanan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena PEPERA sudah gagal dilaksanakan dalam Tahun 1968 dan melalui aksi perang diseluruh pelosok Tanah Papua di balik itu ada jalan keluar bagi bangsa Papua Barat yaitu mendapat pengakuan kembali Kedaulatan Negara Papua Barat yang dikumandangkan pada tanggal 1 Desember 1961 itu.
B. PERANG TAHUN 1969 DI ENAROTALI
Sebagai tindak lanjut KAREL GOBAY seorang tokoh politik asal pedalaman Papua saat itu dari satu sisi sebagai wakil Bupati pejabat negara (NKRI), dan dari sisi lain KAREL GOBAY juga dijuluki sebagai Kepala Suku besar dipedalaman Papua Dia sangat sulit dan berat mengambil keputusan antara kedua pilihanapakah KAREL GOBAY amankan kebijakan Pemerintah Pusat untuk dukung program Tritura ataukah melakukan aksi Perang melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi mengembalikan kedaulatan Bangsa Papua yang merdeka pada Tanggal 1 Desember 1961, dari hati yang sangat dalam KAREL GOBAY memutuskan untuk menentang Ideologi Pancasila . Hal itu didukung pula dengan gagalnya pelaksanaan PEPERA Tahun 1968 dan juga merupakan tindakan untuk menggagalkan pelaksanaan PEPERA jika dilakukan dalam Tahun 1969 karena KAREL GOBAY seorang tokoh politik Ia memprediksi bahwa pelaksanaan PEPERA pasti penuh dengan rekayasa dan manipulasi belaka setelah mengikuti
perkembangan kondisi politik saat itu dan mengetahui maksud dan tujuan yang besar dari kedua negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Amerika Serikat dimana mereka mau merebut seluruh kekayaan dan menginjak-injak kedaulatan Bangsa Papua pada Tanggal 1 Desember 1961.
Pada Tanggal 25 April 1969 KAREL GOBAY di kampung Aikai Enarotali melihat tanda kemenangan dalam sebuah acara adat dengan menggunakan anak panah alat perang tradisional memanah seekor sapi dan lansung mati tempat binatang tersebut , disitu KAREL GOBAY menarik suatu kesimpulan bahwa pasti Ia akan menang dalam perang melawan Tentara Nasional Indonesia.
Tepat Tanggal 1 Mei 1969 pemimpin perang KAREL GOBAY langsung meninggalkan Jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai dan mengambil alih komando perang dengan membagi peta perang dengan personil sebagai berikut :

1. Wilayah Mapia dibawah pimpinan Mapia Mote dengan titik/lokasi pertempuran di DEGEI DIMI;

2. Wilayah Kamu dibawah Pimpinan Garis Adii dengan titik/lokasi pertempuran di ODE DIMI;

3. Wilayah Tigi dibawah Pimpinan Senin Mote dengan titik/lokasi pertempuran IYA DIMI dan OKOMO TADI;

4. Wilayah Paniai Barat dibawah pimpinan Kores Pigai dengan titik/lokasi pertempuran di OGIYAI DIMI;

5. Wilayah Paniai dibawah pimpinan KAREL GOBAY titik/lokasi Pertempuran Enarotali,Dagouto dan Bunauwo;

Tanggal 2 Mei 1969 mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Paniai segera mencari tempat persembunyian karena Saya KAREL GOBAY melakukan perlawanan dengan TNI dari Negara Indonesia, serta atas perintah Pemimpin perang KAREL GOBAY anggota-anggotanya telah melakukan boikot semua fasilitas umum seperti gedung-gedung perkantoran dan lapangan terbang Enarotali saat itu pecalah perang antara TNI dan rakyat bangsa Papua yang berdomisi di wilayah Paniai selama 3 (tiaga) bulan yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juli 1969 dengan rincian korban jiwa disetiap wilayah pertempuran sebagai berikut :

1. Wilayah Mapia korban sebanyak Jiwa;

2. Wilayah Kamu korban sebanyak jiwa;

3. Wilayah Tigi korban sebanyak jiwa;

4. Wilayah Paniai Barat korban sebanyak jiwa;

5. Wilayah Enagotadi, Dagouto, dan Pasir Putih korban sebanyak jiwa

6. Jumlah korban secara keseluruhan sebanyak jiwa

C. PERANG TAHUN 1969 DI ENAROTALI BERAKHIR / KAREL GOBAY MENYERAHKAN DIRI KETANGAN PEMERINTAH INDONESIA.

Perang Tahun 1969 di Enarotali berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lebih yaitu mulai Tanggal 2 Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 1969 dan dalam pertempuran di beberapa wilayah /titik pertempuran berjalan sangat sengit dan sana sini terdapat banyak korban jiwa berjatuhan baik pihak TNI dari NKRI maupun rakyat Bangsa Papua di Paniai termasuk harta benda mereka tetapi KAREL GOBAY selaku pemimpin perang tetap membara semangat juangnya. Dalam kondisi demikian tepat pada bulan Juli 1969 KAREL GOBAY mendapat sebuah surat yang dikirim oleh pemimpin agama saat itu dari Holandia ( Jayapura ) yaitu dari ketua CMA pdt. KATTO berbangsa America Serikat setelah membaca surat tersebut isinya meminta kepada KAREL GOBAY bertemu dengan Dia ki Kebo II. tanggal dan hari yang dijanjikan pemimpin agama tersebut berangkat dari bandara udara Sentani dengan menggunakan pesawat cessna milik MAF dan mendarat di bandar udara Kebo II dan KAREL GOBAY
dan pdt KATTO melakukan pertemuan singkat dan dalam pertemuan tidak lain pemimpin agama tersebut memaksa KAREL GOBAY “ Segera hentikan perang dan menyerahkan diri kepada pemerintah “ dengan beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh pemimpin agama diantaranya :

1. Tuntutan Pengakuan Kedaulatan Bangsa Papua Barat merupakan masalah seluruh Bangsa Papua Barat mengapa Rakyat Paniai di bawah pimpinan KAREL GOBAY saja yang melakukan perlawanan melaui perang kepada NKRI;

KAREL GOBAY saat itu menjawab kami seluruh Bangsa Papua sebenarnya secara serempak melakukan perlawanan kepada NKRI tetapi saudara-saudara kita di 8 (delapan) kabupaten yang lain sementara kami tahu mereka ada dalam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI NKRI sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa.

2. Banyak Masyarakat tidak berdosa korban didalam perang yang Saudara KAREL GOBAY pimpin, maka KAREL GOBAY siap tanggung jawab jiwa mereka dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa diakhirat nanti;

KAREL GOBAY pernah menjawab Tuhan tidak akan adili saya karena tindakan saya ini membela kebenaran.

3. Sebagai tanda suatu keputusan pemimpin agama yaitu ketua CMA saat itu meletakkan sebuah Alkitab dan selembar Bendera Bintang Kejora diatas meja pertemuan sekaligus mengajukan pertanyaan apakah KAREL GOBAY mau pegang Alkitab atau Bendera bintang Kejora .

KAREL GOBAY mengambil kedua benda tersebut dan menggenggam Alkitab ditangan kanan dan Bendera Bangsa Papua ditangan kiri dan secara tegas KAREL GOBAY menjawab Saya pegang kedua – duanya. Lalu pemimpin agama kembali memohon kepada KAREL GOBAY saat ini Saudara pegang Alkitab sedangkan untuk Bendera Bangsa Papua ini Saya Kibarkan sementara di tempat ini dan dikemudian hari akan dilanjutkan oleh anak cucu Saudara KAREL GOBAY. Kembali KAREL GOBAY menyeruhkan bahwa Saya menerima permintaan ini atas inisiatif saya sendiri, bukan sebagai suatu kesepakatan bersama antara saya dan rakyat Paniai yang saya pimpin, karena perjuangan ini masih panjang seperti yang dikatakan oleh Tuan Pdt. KATTO.

Hari itu juga Pemimpin Agama membawa KAREL GOBAY dengan mengenakan busana topi pepimpin perang adat, dan didampingi dua orang yang lain yaitu MANIS YOGI dan KUYAI BEDO ADII berangkat dari Kebo II dengan menggunakan pesawat terbang cessna milik MAF tujuan Holandia (Jayapura) untuk mempertanggung jawabkan kehadapan Pemerintah Indonesia melalui Panglima wilayah Maluku dan Irian Barat. setibanya di bandar udara Sentani KAREL GOBAY melalui pengawalan yang ketat di jemput oleh TNI, di cela – cela penjemputan KAREL GOBAY bertemu dengan salah seorang tokoh politik pemerintahan pemerintah Hindia Belanda saat itu Ia berkata “ Tuan GOBAY kamu sudah menang “ Cuma tidak didukung oleh saudara-saudara dari 8 (delapan ) Kabupaten yang lain sekarang KAREL GOBAY mau tidak mau suka tidak suka harus ungkapkan pernyataan ini yaitu Kamu Makan Saya Punya TAI “mulai dari Sentani sampai di Dok V Istana Kenegaraan sepanjang perjalanan, dan hal
itu dilakukan oleh KAREL GOBAY menurutnya ungkapan yang diucapkan mengandung makna yang besar.

Setelah sampai di hadapan Pemerintah yaitu Panglima Wilayah Maluku dan Irian Barat KAREL GOBAY mempertanggung jawabkan apa saja dilakukannya dan menurutnya Saya Pejabat Negara NKRI melawan Ideolgi Pancasila tidak lain hanya Saya mempertahankan Ideologi Bangsa Papua Barat. Keputusan Pemerintah Indonesia saat itu KAREL GOBAY kembali bekerja sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai seperti biasanya.

D. PELAKSANAAN PEPERA TAHUN 1969 DI KABUPATEN PANIAI

Pelaksanaan PEPERA yang seharusnya sesuai amanat New York Agreement Tanggal 15 Desember 1963 dilakukan dalam Tahun 1968 dalam bulan Agustus juga ternyata terjadi penundahan waktu karena diseluruh pelosak Tanah Papua Barat saat itu terjadi berbagai upaya yang dilakukan oleh TNI yaitu pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, intimidasi, dan lain-lain merupakan tindak lanjut dari isi amanat TRITURA tiga Tuntutan Rakyat semuanya itu dilakukan hanya untuk mempertahankan dan merebut kedaulatan Bangsa Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu Menurut KAREL GOBAY sangat terlihat dalam pelaksanaan PEPERA di Kabupaten Paniai Tahun 1969 seperti yang saya prediksikan satu orang satu suara tidak pernah terjadi, tetapi sistim perwakilan yaitu hanya dipilih 150 (seratus lima puluh) orang cara rekrut peserta juga sangat membabi buta, lalu Demokrasi tidak terlihat saat mereka menyatakan hak mereka malah yang terjadi dikarangtina, didikte, dibujuk
dengan harta benda, tidak membuka satu ruang untuk menentukan keinginan dan kemauan mereka Apa yang dikatakan forum saat itu “ Kami mau indonesia Meredeka Apera†secara dekat saya sebagai Wakil Bupati KAREL GOBAY melihat dengan mata kepala sendiri saya juga sayangkan waktu itu perwakilan dari PBB mengapa hadir sebagai wasit sudah lihat kesalahan tetapi tidak berani menyatakan itu salah. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PEPERA 1969 di Kabupaten Paniai dinilai catat hukum.

E. KONDISI PASCA PEPERA TAHUN 1969

Setelah dilaksanakan PEPERA tahun 1969 di Kabupaten Paniai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi berbagai dinamika politik sebagai dampak dari wilayah yang pernah menentang Ideologi Pancasila yang sifatnya negatif sebagai berikut :

1. MASYARAKAT KABUPATEN PANIAI TAHUN 1970-2000

Setelah Perang dan Pepera Tahun 1969 dilaksanakan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Paniai terjadi berbagai permasalahan seperti :

a. Masalah Kesehatan seperti menyebarnya sakit ayan karena Cacing pita baik manusia maupun Ternak Babi;

b. Mencanangkan Daerah Operasi Militer (DOM) teror dan intimidasi meraja lelah sampai ke daerah terpencil;

c. Pelanggaran HAM besar-besaran dilakukan Pembunuhan, pemerkosaan;

d. Dicap orang paniai manusia biadab, pemakan manusia, pencuri, bodoh, telanjang, dan lain-lain;

e. Susah mendapat kesempatan untuk belajar;

f. Susah untuk mendapat lapangan pekerjaan yang layak;
g. Atas semuanya itu masyarakat papua yang korban khusus seputar paniai 231 orang yg menjadi tentara indonesia
h. Dan lain-lain.
2. KARIER KAREL GOBAY
Karier KAREL GOBAY yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai setelah Pasca PEPERA dilaksanakan sebagai berikut :
a. Tahun 1969 KAREL GOBAY dipilih dan diangkat menjadi Bupati Kabupaten Paniai Perode 1969 -1974 ( sebagai jabatan gula-gula politik Indonesia ) dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di juluki sebagai aparatur putra pribumi yang dikagumi karena masa kepemimpinannya bembuka Isolasi dan menata Ibukota Kabupaten Paniai yang baru setelah dipindahkan dari Enarotali ke Nabire Mempunyai sejumlah jasa KAREL GOBAY kepada Negara kesatuan Republik Indonesia.
b. Tahun 1972 KAREL GOBAY membawa isterinya ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan karena sakit Bupati GOBAY berangkat pun atas ijin Gubernur Propinsi Irian Barat Drs. AGUB ZAINAL.
Sementara KAREL GOBAY berada di ibukota Negara ( Jakarta ) KAREL GOBAY diberhetikan dari Jabatan Bupati melalui surat kaleng yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal SOEHARTO.
c. KAREL GOBAY sementara mencari dasar kuhum pemberhentian dari Jabatan dengan tidak hormat KAREL GOBAY diseret ke Penjara Pangkalan Angkatan Laut Biak di Samofa selama 22 bulan.
d. Setelah dikeluarkan dari penjara dan kembali ke Nabire untuk fonis di pengadilan Negeri Nabire sebagai wilayah hukum dari terdakwa tidak dilakukan malah didiamkan selanjutnya semua hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan secara total.
e. Tahun 1992/1993 dimasa tua KAREL GOBAY kembali mengajukan permohonan Hak Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Sebagai mantan Pejabat Negara Ke Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia ( Tromol Pos 2000) saat itu Presiden SOEHARTO dan Wakil Presiden TRI SUTRISNO mengembalikan Berkas Persyaratannya dengan Catatan kedua Orang Nomor satu dan dua di Republik ini bahwa :
KAREL GOBAY TOKOH PEJUANG PAPUA MERDEKA YANG PERNAH MENETANG IDEOLOGI PANCASILA DAN UNDAND-UNDANG DASAR 1945 DALAM AGENDA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NAMA KAREL GOBAY ADA DALAM DAFTAR HITAM SEHINGGA PERMOHONAN HAK PENSIUNAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA DITOLAK f. Tanggal 1 Agustus 1995 KAREL GOBAY menghembuskan nafas terakhir pun ada indikasi pelanggaran HAM.
g. KAREL GOBAY SALAH SATU TOKOH PEDALAMAN PAPUA YANG MEMPERJUANGKAN RAKYATNYA UNTUK KELUAR DARI PERBUDAKAN DENGAN MENGORBANKAN SELURUH DAYA YANG DIMILIKI DENGAN REMPUH NAMUN ILUSIF.

3. OPM DAN PEMIMPINNYA DI PANIAI

Dalam rangka mempertahankan ideologi Bangsa Papua Barat OPM didirikan di Paniai pada tanggal . Sejak OPM dibentuk di Paniai terdapat beberapa tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk melanjutkan perjuangan untuk memperebutkan kembali kedaulatan Bangsa Papua Tanggal 1 Desember 1961 setelah KAREL GOBAY diantaranya adalah :

1. PIMPINAN OPM DIVISI 2 MAKODAM 4 KAB PANIAI Y JACKSON MABIPA GOBAY Mulai Pimpin 2009

2. LETKOL MARKUS GOBAY ( KABOUDA YAGA GOBAY ) Pemimpin OPM Tahun 1975 - 1979

3. JENDERAL TADIUS KIMEMA YOPARI YOGI
4. YANCE JACKSON MABIPA GOBAY Pemimpin OPM Divisi 2 makodam 4 kab paniai Tahun 2009 selanjutnya………………………………………………

Read more ...

1 Mei 1963 Awal Penjajahan Rakyat Papua

Tanggal 1 Mei 1963 merupakan awal penjajahan terhadap bangsa Papua. tanggal 1 Mei 1963, sesuai dengan perjanjian New York (New York Agreement) melalui suatu badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) bernama: United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Papua (Irian Jaya) saat itu, diserahkan dari Pemerintah Negara Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan empat perjanjian.

Isi dari perjanjian New York (New York Agreement)

1. Apabila badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaan atas Irian Jaya (Papua) kepada UNTEA.
2. Terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963 UNTEA yang memikul tanggung jawab Administrasi Pemerintah di Irian Jaya (West Papua) selama 6-8 bulan dan menyerahkannya kepada Indonesia.
3. Pada akhir tahun 1969, dibawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Choice, orang Irian Jaya (West Papua) dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan status atau kedudukan yang lain (Merdeka Sendiri).
4. Indonesia dalam tenggang waktu tersebut diharuskan mengembangkan dan membangun kebersamaan orang Irian Jaya (Papua) untuk hingga akhir 1969, Papua dapat menentukan pilihannya sendiri.

Isi Manifesto Politik Papua (Dok.Pribadi)

Adapun bagi rakyat Papua saat ini, 1 Mei merupakan hari Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua Barat (West Papua), yang mana pernah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961. 

Begitupula dalam proses penyerahan kekuasaan Oleh UNTEA itupun dilakukan sepihak dan tanpa sepengetahuan rakyat Papua Barat. Dan juga dalam pelaksanaan PEPERA tahun 1969, pun terjadi banyak kecurangan; diantaranya tidak terlaksananya pelaksaan referendum "One Vote, One Man" sesuai mekanisme internasional, yang terjadi malah dewan musyawarah yaitu 1025 orang yang memilih dari 800.000 jiwa di Papua saat itu. Maka perjuangan rakyat Papua Barat menuntut hak menentukan nasib sendiri adalah adalah hak universal yang harus didapatkan oleh bangsa manapun didunia sesuai dengan Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Kovenan mengenai hak-hak ekonomi, social dan budaya dengan resolusi PBB 2200 A XXI berlaku 3 Januari 1976. Dalam dua kovenan tersebut memang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1, bahwa semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik, kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Read more ...

Suatu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera);

129

Suatu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera);

Ringkasan

P.J. Drooglever

Dalam buku ini kami mengikuti secara cermat nasib penduduk bagian

barat pulau New Guinea, dimulai dari eksplorasi yang pertama kali

dilakukan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16. Ekspedisi Spanyol

ini merupakan bagian dari serangkaian penjelajahan yang dilakukan

oleh bangsa-bangsa maritim Eropa, yang kemudian mereka gunakan

untuk memperluas klaim kekuasaan mereka di wilayah asing. Bab

pertama memuat ringkasan sejarah sampai pada masa Perang Dunia

Kedua. Hal kunci yang dikemukakan dalam bab tersebut adalah

bahwa bagian barat New Guinea secara lambat laun ditarik ke dalam

lingkaran pengaruh kekuasaan pusat kolonial Belanda di Batavia.

Kepentingan Batavia, yang merupakan ibukota pemerintahan Hindia

Belanda, bukanlah soal komersial, karena pada waktu itu New Guinea

tidak memiliki banyak hal untuk menarik perhatian perekonomian

dunia. Alasan utama keterlibatan Belanda lebih bersifat politik/

strategis, yaitu untuk memantapkan batas timur pengaruhnya di

Asia. Pada awalnya hal ini diupayakan di bawah hukum internasional

dengan mendukung klaim kabur yang dibuat oleh Tidore, yang adalah

kaki tangan Hindia Belanda, dan yang telah mengakui kedaulatan

Belanda. Sepanjang abad ke-19, atas dasar hukum positif internasional,

klaim yang digunakan adalah ada-tidaknya kegiatan-kegiatan nyata

yang dilakukan oleh penguasa – hal yang digunakan Belanda untuk

membenarkan kedaulatannya di bagian barat New Guinea. Sejak tahun

1856, pemerintah Belanda menyatakan dengan jelas kepada dunia luar

bahwa Belanda memandang batas meridian 141 sebagai batas paling

timur kekuasaannya. Dengan cara ini suatu batas telah diciptakan, yang

kemudian diterima oleh Inggris dan Jerman tanpa melalui perundingan,

dan oleh karena itu memperoleh legitimasi internasional.

Sampai pada akhir abad ke-19, klaim-klaim yang dibuat oleh bangsa-

bangsa Eropa hanya memiliki arti yang kecil bagi masyarakat setempat.

Memang terjadi sejumlah kegiatan perdagangan di daerah pesisir,

dan pada tahun 1855 misionaris pertama tinggal di pantai utara

tanpa banyak kesuksesan pada awalnya. Keadaan ini berubah ketika

pada pergantian abad pusat-pusat pemerintahan Belanda didirikan

secara permanen di tiga tempat. Pusat-pusat tersebut berlokasi

di Manokwari, Fakfak, dan Merauke. Walaupun hanya sedikit

sumberdaya yang tersedia untuk menyelenggarakan kegiatan di pusat-

pusat pemerintahan ini, perkembangan ini menandai dimulainya

reformasi dunia orang-orang Papua di bagian barat New Guinea yang

sebelumnya terpisah-pisah. Seiring dengan pelayanan para misi dan

130

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

pusat-pusat pemerintahan, terjadilah secara bertahap ekspansi budaya

Barat dan pengaruh ekonomi di daerah pesisir pantai, sementara daerah

pedalaman juga dieksplorasi dan dipetakan sedikit demi sedikit. Ketika

pecah Perang Dunia II, terciptalah kondisi-kondisi bagi terbentuknya

suatu masyarakat Papua baru. Perkembangan ini berorientasi

kekristenan. Masuknya Belanda juga mengakibatkan kontak yang

lebih erat antara orang-orang Papua dengan masyarakat di kepulauan

Indonesia yang lain, yang melakukan kegiatan-kegiatan di New Guinea.

Mereka ini adalah orang-orang Ambon di utara dan orang-orang Kai

di bagian selatan. Mereka bertugas di Papua setelah menyelesaikan

pelatihan di lembaga-lembaga yang didirikan oleh para misionaris di

pulau-pulau mereka. Hal ini juga menciptakan garis pemisah antara

masyarakat Protestan di utara dan Katolik di Selatan, walaupun garis

ini tidak secara tegas menunjukkan pembedaan itu.

Ada jarak yang lebar antara para pejabat, guru, dan petugas gereja

orang Ambon dan Kai di satu pihak dan masyarakat Papua di pihak

lain. Kelompok yang disebutkan pertama ini memandang remeh orang-

orang Papua yang kurang maju dan memperlakukan mereka dengan

remeh pula. Orang-orang Papua, yang sudah lama menaruh sikap

curiga kepada orang-orang pendatang, atau disebut `amberi’, yang

merampok daerah pesisir mereka dengan pelayaran hongi Ternate dan

Tidore, semakin tidak suka kepada kaum pendatang ini. Ketidaksukaan

ini tidak begitu terjadi terhadap orang-orang Eropa yang sebenarnya

bertanggung jawab terhadap kehadiran orang-orang Maluku yang

menduduki posisi menengah ini. Tanpa orang-orang Maluku ini,

berbagai kegiatan pembangunan tidak mungkin dilakukan. Sikap anti-

pendatang ini adalah bentuk negatif dari kesadaran identitas diri sendiri

orang-orang Papua.

Perkembangan nasionalisme Indonesia tidak menyentuh orang-orang

Papua sama sekali. Hal ini tidak saja karena tingkat perkembangan

mereka yang masih rendah, tetapi juga terkait dengan komunikasi

satu-arah dengan seluruh kawasan Hindia Belanda. Mereka yang

disebutkan belakangan mengunjungi New Guinea, tetapi kecuali

beberapa pelayaran ke pulau-pulau yang dekat, orang-orang Papua

tidak mengunjungi pusat-pusat Hindia Belanda yang memang memiliki

sangat sedikit untuk ditawarkan kepada orang-orang Papua. Hanya

ada satu kasus di mana orang-orang Papua dikirim ke Jawa untuk

disekolahkan, dan pada waktu itu mereka merasa seperti ikan yang

dikeluarkan dari dalam air.

Perang Dunia Kedua dan peristiwa-peristiwa sesudahnya semakin

memperlebar jarak ini. Sentimen anti-amberi diperkuat karena para

aparat Maluku digunakan sebagai eksekutor tindakan-tindakan paksa

orang-orang Jepang. Keadaan tersebut mirip dengan keadaan di bagian

Indonesia yang lain, di mana hal yang sama juga terjadi. Ini adalah

satu-satunya kejadian yang mirip antara yang terjadi di New Guinea

dan di Indonesia. Tidak ada gerakan nasionalis di New Guinea yang

terbentuk karena sikap anti-Belanda akibat pendudukan oleh pihak luar.

131

Rinkasan

Keadaan serba kacau akibat perang mengakibatkan timbulnya gerakan-

gerakan kebudayaan lama di sejumlah tempat. Di Biak, hal ini muncul

dalam bentuk gerakan mesianis, yang juga memasukkan elemen-elemen

zaman baru. Untuk pertama kalinya masyarakat Papua membicarakan

suatu bendera Papua dan suatu Negara Papua, tetapi merupakan

bagian dari ide-ide lama. Inilah Koreri, yang dibahas dalam bab dua.

Bab dua ini juga menunjukkan bahwa New Guinea, dalam banyak

hal, memiliki sejarah penjajahan yang berbeda dengan bagian-bagian

lain di Indonesia. Hanya sebagian New Guinea yang dijajah oleh

Jepang. Pengaruh Belanda terus berlangsung di daerah selatan dan

di pedalaman. Pendudukan Jepang pun hanya berlangsung singkat,

dan pulau-pulau ini sudah dibebaskan oleh tentara Amerika pada

pertengahan tahun 1944. Belanda juga terlibat dalam pembebasan ini,

dan segera mengendalikan pemerintahan. Akibatnya, penyelenggaraan

kembali pemerintahan di New Guinea terjadi jauh sebelum proklamasi

kemerdekaan Indonesia di Jawa pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan

beberapa pengecualian, revolusi Indonesia tidak menyentuh New

Guinea. Di bawah kendali kuat dan bersemangat Komisaris Polisi

Van Eechoud, dimulailah kembali gagasan-gagasan pemerintahan

yang dikembangkan sebelum masa perang, tetapi dengan suatu

penekanan baru. Sebagai pemegang otoritas atas dunia orang Papua, ia

memahami dengan baik keadaan-keadaan khusus yang dihadapinya.

Dengan mempertimbangkan revolusi yang sementara berlangsung di

wilayah-wilayah lain Hindia Belanda, Komisaris Van Eechoud mulai

menciptakan kelompok elit Papua yang diharapkan dapat memimpin

masyarakat mereka sendiri selama masa yang kompleks itu. Kebijakan

pemerintahan ini dilakukan dengan dukungan sumberdaya yang

lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan terjadi sesudah penyerahan

kedaulatan atas bagian Indonesia yang lain. Bab enam membahas

perkembangan ini sampai sekitar tahun 1958. Dengan berbekal

pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh di wilayah yang sekarang

bernama Indonesia, dilakukanlah sejumlah upaya untuk menciptakan

suatu contoh koloni yang semakin dianggap oleh Belanda sebagai suatu

kesatuan yang harus dipisahkan dari Indonesia.

Revolusi Indonesia dan penyerahan kedaulatan pada tanggal 27

Desember 1949 berpengaruh terhadap perkembangan di bagian

barat New Guinea dan dalam dekade-dekade sesudahnya. Bab tiga

menjelaskan dengan agak terinci tentang kebijakan yang diambil oleh

Belanda mengenai peristiwa-peristiwa sejarah ini, dan hubungannya

dengan New Guinea. Dalam bab ini juga dibahas bahwa konsep

hak penentuan nasib sendiri adalah kunci kebijakan Belanda. Hak

penentuan nasib sendiri dikembangkan pada awal Perang Dunia

Kedua, khususnya oleh Amerika, sebagai salah satu tujuan perang.

Hal tersebut adalah salah satu bentuk kebijakan emansipasi dalam

bentuknya yang lebih awal, yang, menurut Belanda, diberlakukan di

wilayah nusantara pada beberapa puluh tahun pertama abad ke-20.

Perkembangan yang terjadi berbeda, karena pandangan yang berlaku

waktu itu adalah bahwa belum saatnya kebijakan ini diberlakukan

132

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

secara penuh. Keinginan untuk mempertahankan hubungan yang

permanen – yaitu versi Belanda atas ambisi-ambisi imperial Eropa –

juga merupakan salah satu penghalang diberlakukannya kebijakan ini.

Sesudah tahun 1945, keenganan ini mulai satu per satu ditinggalkan. Di

bawah kepemimpinan Letnan Gubernur Jenderal Van Mook, dicarilah

jalan keluar dengan menggunakan perangkat hak penentuan nasib

sendiri yang baru saja menjadi bagian dari Piagam Perserikatan Bangsa-

bangsa. Pada waktu itu dibuat pembedaan antara hak menentukan

nasib sendiri Indonesia secara keseluruhan, dan hak menentukan

nasib sendiri daerah-daerah bagiannya. Hal ini tidak saja merupakan

akibat dari kemajuan yang tidak merata dan perbedaan derajat revolusi

yang terjadi di berbagai tempat di kepulauan nusantara, tetapi juga,

dari sisi pandang Belanda, merupakan suatu instrumen siasat untuk

menyalurkan revolusi itu ke arah yang dapat mereka terima. Hak

penentuan nasib sendiri itu dengan demikian dibuat sesuai dengan

kepentingan dan ambisi Belanda.

Hal ini kemudian menghasilkan sistem federalisme, yang kemudian,

di dalam hubungan yang lebih luas antara Belanda-Uni Indonesia

dengan suatu federasi Indonesia, memberikan ruang hak bagi kawasan-

kawasan untuk menentukan posisi mereka sendiri. Kerangka struktur

ini termuat dalam persetujuan Linggadjati antara Belanda dan Republik

Indonesia. Konsepnya dimulai oleh kedua belah pihak pada bulan

November 1946. Negara-negara bagian itu diberi nama, dan diharapkan

mereka akan membentuk federasi. Tetapi tidak jelas apakah hal ini

memang bisa terjadi atau tidak. Akibatnya, dalam pasal 3 perjanjian itu

diatur bahwa apabila penduduk di suatu daerah menunjukkan secara

`demokratis’ bahwa mereka masih belum mau mengikuti federasi, maka

daerah tersebut akan diberikan hubungan khusus dengan Republik

Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

Ketika draft tersebut dibahas oleh kabinet Belanda, diputuskan bahwa

pengaturan yang terpisah akan dibuat untuk New Guinea, karena

penduduknya dianggap masih belum mampu untuk menentukan

nasib mereka sendiri. Proteksi Belanda masih dilanjutkan untuk waktu

yang lebih lama. Anggapan bahwa orang-orang Papua belum dapat

menentukan nasib mereka sendiri langsung menciptakan masalah,

karena alasan itu tidak ditetapkan melalui cara-cara demokratis.

Pasal 3 dengan demikian menciptakan masalah bagi dirinya sendiri.

Pemerintah dan parlemen Belanda berupaya untuk meluruskan hal ini

dengan cara memasukkannya langsung ke dalam persetujuan, tetapi

ditolak oleh Indonesia. Karena kedua belah pihak membutuhkan,

Perjanjian Linggadjati ditandatangani pada bulan Maret 1947, walaupun

belum dicapai kesepakatan atas soal New Guinea.

Sesudah itu berlangsunglah konsultasi intensif antara Belanda dan

Republik Indonesia, yang sempat terhenti oleh masa-masa konflik

militer sampai pada akhir 1949. Salah satu masalah yang dipersoalkan

adalah organisasi Negara Indonesia merdeka di waktu akan datang.

Belanda terus berpegang pada konsep negara federal, sementara

133

Rinkasan

Republik, walaupun di atas kertas menyetujui konsep Belanda ini,

dalam kenyataannya tidak mau melepas ide Negara Kesatuan. Selama

perundingan-perundingan ini berlangsung, persoalan New Guinea

selalu menjadi latar belakang. Alasan-alasan yang dikemukaan oleh

Belanda tentang perlunya memberikan perlakuan khusus kepada New

Guinea di antaranya adalah sangat rendahnya kemajuan, karakter

nasional yang sama sekali berbeda, dan hampir tidak ada paham

nasionalistis Indonesia di kalangan orang-orang Papua. Selain itu,

alasan lain yang disampaikan adalah bahwa orang-orang Belanda yang

lahir di Indonesia memerlukan tempat mereka sendiri di bawah cahaya

matahari tropis di New Guinea, walaupun bendera Belanda sudah tidak

lagi berkibar di seluruh kepulauan nusantara.

Komisaris van Eechoud, melalui konsultasi dengan kelompok-

kelompok oposisi di Belanda, melihat kesempatan untuk tetap fokus

pada posisi khusus wilayah yang telah dipercayakan kepadanya ini.

Ia memanfaatkan dengan baik peluang-peluang pertambangan di

New Guinea. Bab empat membahas tentang pentingnya hal-hal ini

serta sejumlah alasan lain. Masing-masing alasan itu secara terpisah-

pisah tidak cukup kuat sehingga mengandung resiko tidak tercapainya

persetujuan Belanda dengan Republik. Tetapi kombinasi dari semua

alasan itu terbukti cukup ampuh. Belanda memiliki posisi yang kuat

selama Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, dan untuk pertama

kali New Guinea tidak dimasukkan dalam pengalihan kedaulatan,

sebagaimana tampak dalam Perjanjian Penyerahan Kedaulatan. Pasal

1 menyatakan bahwa Belanda menyerahkan secara penuh kedaulatan

atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat, sementara pasal 2

mengatur bahwa New Guinea tidak dimasukkan ke dalam penyerahan

kedaulatan pada masa itu. Jalan keluar bagi persoalan ini diusahakan

untuk dicapai dalam jangka waktu setahun.

Walaupun begitu, kata-kata yang digunakan tidak cukup tegas dan

dapat ditafsirkan dalam beberapa cara. Sebagaimana akan tampak

jelas kemudian, dan sebagaimana telah diduga oleh para ahli,

Belanda membebani diri dengan banyak masalah. Reaksi berbagai

pihak pada awalnya tidak terlalu pesimistis, karena mereka berharap

bahwa jawaban terhadap masalah-masalah tersebut mungkin dapat

diperoleh melalui hubungan erat antara Belanda-Uni Indonesia

dengan federasi Indonesia. Tetai, hal ini tidak pernah terjadi, karena

federasi yang diharapkan itu dihapus oleh pihak-pihak di Indonesia

enam bulan sesudah federasi tersebut dibentuk, dan tidak ada atau

sangat sedikit keinginan Indonesia untuk membuat Uni berfungsi.

Dalam keadaan seperti ini, tidak mungkin untuk merancang suatu

pengaturan mengenai New Guinea yang diterima oleh semua

pihak. Berbagai peristiwa yang terkait dengan hal ini dibahas dalam

bab lima. Pemerintah Belanda berpegang pada penafsiran bahwa

dalam naskah KMB hak Belanda tetap dijamin untuk melanjutkan

pelaksanaan kedaulatan. Pemerintah Indonesia mengambil pandangan

yang berbeda, dan menolak untuk bekerjasama melalui keputusan

yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional. Indonesia kemudian

134

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

mengambil posisi yang lebih mendasar, yaitu bahwa New Guinea

telah dimasukkan ke dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada

tanggal 17 Agustus 1945, dan bahwa perundingan dengan Belanda

hanya bisa dilakukan atas dasar kenyataan tersebut. Dengan demikian,

perundingan yang akan dilakukan hanyalah tentang bagaimana kontrol

atas New Guinea dialihkan kepada Indonesia, tetapi bukan tentang

prinsip kedaulatan atau hak-hak orang-orang Papua. Karena keadaan

seperti inilah, maka pembicaraan-pembicaraan selanjutnya antara

Belanda dan Indonesia tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini sebetulnya

sudah dapat diketahui pada musim semi 1951, tetapi paku terakhir

yang dibenamkan ke dalam peti mati itu terjadi ketika konferensi di

Jenewa gagal diselenggarakan pada akhir tahun 1955/awal tahun 1956.

Penyebabnya adalah berbagai perkembangan internal Indonesia dan

hubungan Indonesia dengan Belanda yang memburuk dengan begitu

cepat. Pada bagian ini ditekankan tentang pernyataan yang sering

dibuat oleh Belanda bahwa New Guinea bukanlah alasan terjadinya

konflik, tetapi bahwa New Guinea selalu digunakan oleh pemerintah

Indonesia untuk memperuncing masalah. Pernyataan Belanda ini sudah

barang tentu tidak bisa mengingkari fakta bahwa New Guinea memang

bagian dari konflik antara Belanda dan Indonesia. Tanpa New Guinea,

sebagian fokus sengketa Belanda dan Indonesia sudah lama hilang.

Dalam pasal tujuh, perhatian diarahkan kepada perkembangan-

perkembangan di Indonesia dan situasi internasional pada paruh

kedua tahun-tahun limapuluhan. Berakhirnya pemberontakan daerah-

daerah luar di Indonesia terhadap pemerintah pusat di Jakarta, dan

gagalnya upaya Amerika untuk mengintervensi dengan mendukung

para pemberontak, memiliki peranan yang besar terhadap berubahnya

posisi Amerika Serikat. Sejak saat itu, Indonesia memperoleh lebih

banyak dukungan internasional, dan dukungan internasional itu

kemudian menjadi semakin intensif selama masa Perang Dingin.

Semua perkembangan ini berujung pada perlombaan senjata di

katulistiwa, karena baik Rusia maupun Amerika Serikat yang sementara

mendukung sekutu masing-masing berusaha saling mengalahkan

dalam memberikan senjata kepada Indonesia, sepanjang sejumlah

kondisi terpenuhi. Tekanan yang terus meningkat itu benar-benar

mendesak Belanda. Dalam bab ini dibahas secara terpisah hubungan

Amerika Serikat dan Belanda, yang menunjukkan bahwa pemerintah

Amerika, sampai tahun 1960, masih siap untuk melancarkan sejumlah

tekanan kepada pemerintah Indonesia agar tidak melakukan tindakan

bermusuhan terhadap sekutu Amerika Serikat di Eropa ini. Dua Menteri

Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Dulles dan Herter, berturut-turut

memberikan kepastian kepada rekan mereka Menlu Belanda Luns

dalam pernyataan-pernyataan yang agak umum bahwa Belanda dapat

mengandalkan bantuan Amerika dalam keadaan darurat. Dalam bagian

ini ditunjukkan bahwa jaminan ini memang mempunyai arti yang

penting, tetapi jaminan itu sendiri selalu dikalimatkan sedemikian rupa

sehingga pemerintah Amerika Serikat sendirilah yang bebas untuk

menentukan kapan ia akan memberikan bantuan, dan sejauh mana

campur tangan itu akan dilakukan.

135

Rinkasan

Dengan begitu banyak dukungan yang diberikan pada saat yang

sama kepada Indonesia, kementerian luar negeri Amerika Serikat

terpaksa berusaha memuaskan kedua belah pihak – suatu keadaan

yang tidak gampang untuk dipertahankan. Pembahasan internal

tentang kemungkinan adanya kebijakan alternatif dilangsungkan di

Washington. Tindakan-tindakan Amerika yang saling bertentangan ini

juga menimbulkan ketidakyakinan di Belanda, tetapi Menlu Luns dapat

meyakinkan kabinet Belanda dengan secara teratur menginformasikan

kabinet tentang jaminan-jaminan yang diberikan oleh Menlu Dulles

maupun Herter itu. Walaupun begitu, kabinet Belanda telah belajar

bahwa dukungan internasional hanya dapat diperoleh apabila Belanda

sendiri mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Hal ini kemudian

berujung pada keputusan untuk mengirim kapal induk Karel Doorman

pada tahun 1960 untuk memperkuat pertahanan New Guinea untuk

sementara waktu. Selain membicarakan tentang sikap Amerika, di

dalam bab ini juga dibahas tentang posisi Australia. Sebagai penguasa

bagian timur New Guinea, dan sebagai tetangga Indonesia yang paling

dekat, Australia memandang dirinya sebagai pihak yang terlibat secara

erat dalam masalah ini untuk Belanda. Pemerintah Canberra umumnya

berpihak pada Belanda, sebagaimana terlihat dari rencana-rencana

kerjasama antarpermerintah. Walaupun begitu Australia menyadari

bahwa ia tidak dapat mendukung Belanda apabila Amerika Serikat

tidak memiliki pandangan yang sama tanpa syarat.

Bab delapan membahas pengucilan terhadap Indonesia, bagaimana

Indonesia mempersenjatai diri, dan sikap setengah hati Washington

yang mengakibatkan ketidakpastian di kalangan rakyat Belanda. Hal

ini semakin diperkuat oleh perilaku Gereja Reformasi Belanda dan

banyak oposisi terpisah yang dilakukan oleh wartawan Oltmans,

pengusaha Rijkens, dan Profesor Duynstee dari Nijmegen. Lebih dari

itu, momentum dekolonisasi juga semakin mantap secara internasional

karena Belgia mundur tergesa-gesa dari Congo. Semua faktor ini secara

bersama-sama memperlemah dukungan di Belanda terhadap kebijakan

yang diambil oleh pemerintah pada waktu itu. Keadaan ini terjadi

ketika Koalisi Merah-Katolik di bawah pemerintahan Perdana Menteri

Drees mundur, dan diganti oleh koalisi tengah-kanan yang dipimpin

oleh J. De Quay dari Partai Rakyat Katolik. Partai Demokratik Sosial

menjadi oposisi, di mana para anggotanya secara bebas mengeritik

kebijakan yang diambil pemerintah. Perdana Menteri yang baru, dan

beberapa orang anggota kabinetnya, juga tidak terlalu yakin dengan

efektivitas kebijakan itu. Tujuan kebijakan itu tidak ditinggalkan, tetapi

cara-cara pencapaian yang lebih efektif harus dicari. Dalam kaitan ini,

peranan penting diserahkan kepada Sekretaris Negara Th. Bot, yang

terlibat dalam KMB dan sesudahnya, dan yang memiliki ide untuk

menginternasionalisasi pemerintahan New Guinea pada tahun 1950.

Melalui cara ini ia berharap untuk memperoleh dukungan internasional

terhadap kebijakan yang diambil oleh Belanda. Sesudah menjadi

Sekretaris Negara dan diberikan tanggung jawab administratif khusus

136

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

atas New Guinea, Bot mengangkat idenya kembali pada tahun 1960

dalam bentuk pembahasan-pembahasan dan pengembangan dokumen.

Perdana Menteri De Quay bersedia untuk mempertimbangkan upaya-

upaya Bot ini.

Awalnya, apa yang dikemukakan Bot berlawanan dengan yang

diinginkan oleh Luns, tetapi sang Menteri tetap didesak untuk maju

dengan gagasannya ini, walaupun tidak memperoleh dukungan penuh

kabinet, dan karena ketidaksetujuan Amerika pada waktu itu terhadap

pelayaran kapal induk Karel Doorman. Luns juga tidak menginginkan

perang tanpa ada jaminan yang lebih kuat dari Amerika Serikat. Di

Amerika Serikat sendiri tampil seorang presiden baru ke tampuk

kekuasaan. Ia adalah John F Kennedy dari Partai Demokrat, dan waktu

itu tidak jelas bagaimana kira-kira sikapnya terhadap persoalan New

Guinea. Langkah-langkah awal tentang kemungkinan keterlibatan

internasional secara terbatas mulai dibuat secara hati-hati pada tahun

1960. Satu tahun sesudahnya mulai dikembangkan Rencana Luns,

kemudian diajukan ke Majelis Umum PBB. Rencana Luns ini berisi

tawaran untuk menempatkan New Guinea di bawah pemerintahan

internasional, dengan syarat bahwa Indonesia tidak terlibat di

dalamnya. Walaupun begitu, rencana ini ditarik kembali karena

pembicaraan-pembicaraan awal di Majelis Umum menunjukkan bahwa

rencana ini terlalu jauh untuk dibicarakan oleh Majelis. Pada umumnya

para anggota berpendapat bahwa Belanda harus berdialog terlebih

dahulu dengan Indonesia. Segera sesudah pertemuan itu berakhir,

Presiden Sukarno mengumumkan bahwa ia sementara mempersiapkan

komando operasi yang bertugas untuk menduduki New Guinea dengan

kekuatan bersenjata. Hal ini berarti bahwa Belanda berada di bawah

tekanan beberapa pihak sekaligus. Sesudah melakukan serangkaian

diskusi yang cermat tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa

terjadi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dengan terpaksa Belanda

mengumumkan pada tanggal 2 Januari 1962 bahwa Belanda bersedia

untuk melibatkan Indonesia dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai

masa depan New Guinea. Hal ini juga berarti bahwa Belanda akan

langsung berhadapan dengan asumsi bahwa Indonesia telah memiliki

kedaulatan atas wilayah tersebut sejak tahun 1945, sehingga hal-hal

yang perlu didiskusikan hanyalah tinggal bagaimana penyerahan

kedaulatan itu dilakukan.

Kemajuan negosiasi antara Belanda dan Indonesia di bawah tekanan

Amerika, dan ancaman tindakan militer Indonesia dibahas dalam bab

sembilan. Pertama, ada kurun waktu di mana masing-masing pihak

saling bertahan dan tidak mau mundur dari posisi masing-masing. Luns

menunjukkan bahwa ia siap untuk berbicara, tetapi dengan sejumlah

syarat. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi sikapnya ini

adalah karena ia berharap bahwa Indonesia akan runtuh entah secara

politik atau militer selama masa perundingan, sehingga sesudah itu

ia dapat mempengaruhi Amerika untuk mengambil posisi yang lebih

menguntungkan Belanda. Untuk memastikan bahwa Belanda siap

menghadapi semua kemungkinan, sistem pertahanannya di New

137

Rinkasan

Guinea semakin diperkuat. Tetapi, apa yang terjadi ternyata tidak

sesuai dengan harapan Luns. Pemerintahan Kennedy ternyata tidak

banyak memberikan harapan untuk memperkuat pertahanan Belanda

di New Guinea. Sebaliknya, Kennedy bahkan menekan Belanda

secara politik. Juga menjadi jelas bahwa justru Indonesialah yang

mampu meningkatkan kekuatan militernya. Laporan-laporan intelijen

menunjukkan bahwa Indonesia akan siap untuk mengirim sejumlah

besar angkatan bersenjata ke New Guinea pada pertengahan tahun

1962. Pada bulan April, kebuntuan ini dapat dipecahkan oleh suatu

usulan Amerika Serikat yang telah lama dikembangkan di Kementerian

Luar Negeri. Usulan ini dikenal dengan nama Rencana Bunker, di

mana New Guinea akan diserahkan ke Indonesia melalui suatu masa

singkat pemerintahan PBB. Persoalan tentang bagaimana seharusnya

Belanda menanggapi usulan Amerika Serikat ini mengakibatkan kabinet

Belanda terpecah. Sesudah pembicaraan yang berlangsung cukup

lama, pemerintah Belanda menyetujui rencana ini sebagai titik awal

negosiasi dengan Indonesia, walaupun mereka akan berupaya untuk

tetap memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri orang-orang Papua

sejauh mungkin.

Drama ini berakhir dengan ditandatanganinya Persetujuan New York

pada tanggal 15 Agustus 1962, yang berisi kurang lebih mengenai suatu

pengaturan tentang penyerahan kekuasaan sesegera mungkin kepada

PBB, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan ke Indonesia

beberapa waktu kemudian. Sebagai konsesi, seperti yang diharapkan

oleh Belanda, suatu Tindakan Pemilihan Bebas akan dilakukan sebelum

akhir tahun 1969, yaitu melalui cara di mana orang-orang Papua akan

memilih apakah mereka ingin tetap bersama Indonesia atau tidak.

Persetujuan New York ini, sama seperti semua kesepakatan yang

dibuat sebelumnya dengan Indonesia, adalah suatu dokumen yang

pengkalimatannya dibuat kabur untuk sejumlah hal prinsip, sehingga

merugikan Belanda. Hal ini merupakan cermin dari lemahnya posisi

tawar Belanda. Ketidakpastian ini khususnya mengenai berapa lama

transisi berlangsung, dan jaminan mengenai pelaksanaan referendum

yang diterima secara internasional. Tanggung jawab mengenai hal

yang disebutkan terakhir ini diserahkan sepenuhnya kepada Indonesia,

dan PBB hanya memiliki tugas untuk membantu apabila Indonesia

memintanya. Kekaburan ini sebetulnya ada manfaatnya juga bagi

Belanda, karena dengan begitu Belanda dapat menghibur diri dengan

mengatakan bahwa ia telah berusaha berbuat yang terbaik bagi orang-

orang Papua. Pendapat seperti ini selalu disampaikan oleh Belanda

dengan bersemangat kepada dunia luar dalam berbagai kesempatan.

Tetapi, di dalam negeri semua orang tahu bahwa bukan seperti itu

keadaannya. Ketika persetujuan itu ditandatangani pada tanggal

15 Agustus 1962, Dewan Menteri Belanda kecewa dengan hasilnya

yang jelek itu, sementara Luns secara terbuka mengeritik pemerintah

Amerika Serikat.

Bab-bab akhir dari buku ini membahas tentang kejadian-kejadian di

New Guinea. Di sela-sela pemaparan tersebut, dibahas juga mengenai

138

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

berbagai perkembangan internasional dan bagaimana reaksi di Belanda.

Bab 10 membahas tentang tahun-tahun terakhir pemerintahan Belanda

di New Guinea. Sesudah Bot menduduki jabatannya, berbagai upaya

dilakukan untuk mempercepat pendidikan bagi orang-orang Papua.

Akibatnya mereka bisa terlibat sebagai faktor politik. Dewan-dewan

daerah dibentuk untuk masing-masing wilayah, dan Dewan New

Guinea dibentuk untuk seluruh New Guinea. Melalui panggung-

panggung politik ini sejumlah kecil orang-orang Papua mampu

mengembangkan inisiatif-inisiatif baru untuk masa depan politik

mereka dan memperkenalkan diri kepada publik Belanda. Bab 11

menjelaskan perkembangan ini. Melalui inisiatif-inisiatif dimaksud,

orang-orang Papua mengembangkan organisasi-organisasi mereka

sendiri. Di dalam pernyataan-pernyataan yang mereka buat, tampak

bahwa mereka dengan penuh semangat memperjuangkan hak

penentuan nasib sendiri. Dalam pada itu, mereka juga mengindikasikan

harapan mereka kepada Belanda untuk tidak meninggalkan mereka

dahulu. Kemerdekaan serta merta adalah hal paling terakhir yang

mereka inginkan. Sikap mereka terhadap Indonesia pada umumnya

sangat hati-hati, walaupun ada sejumlah pengecualian.

Secara umum, sikap ini mencerminkan kebijakan yang diambil

oleh pemerintah Belanda. Sikap ini diarahkan untuk mencapai

kemerdekaan yang lebih luas, tetapi dikembangkan dalam konteks

konflik yang begitu agresif dengan Indonesia. Pokok-pokok kunci

dari kebijakan ini adalah pembentukan Dewan New Guinea pada

bulan April 1961, yang diikuti dengan penetapan bendera dan lagu

pada tahun yang sama. Pembentukan Dewan New Guinea dilakukan

dengan persiapan yang cermat dengan tujuan agar badan politik ini

memiliki tingkat keterwakilan sebaik mungkin. Penetapan Bendera

dan Lagu berlangsung lebih cepat. Inisiatifnya sepenuhnya berasal dari

pihak orang-orang Papua, tetapi kemudian diterima oleh penguasa

Belanda. Dan secara mengejutkan bendera dan lagu itu dengan cepat

disahkan dalam suatu ordinansi. Harus diingat, bahwa peristiwa ini

terjadi ketika Luns berusaha, namun gagal, untuk menjual idenya itu

kepada PBB. Pengibaran bendera pertama kali dilakukan pada tanggal

1 Desember 1961, yang disambut dengan sukacita di mana-mana.

Orang-orang Papua di bagian barat New Guinea ini sekarang memiliki

simbol identitas mereka sendiri yang diterima secara meluas. Tidak

saja Papua yang memiliki pemahaman seperti itu, tetapi juga Jakarta.

Soekarno memandang pengibaran bendera itu sebagai penolakan

langsung terhadap proklamasi 1945, dan pasti merupakan awal

pembentukan negara Papua. Pidato Trikora yang dikumandangkannya,

di mana ia mengumumkan serangan ke New Guinea, bertujuan untuk

menghantam perkembangan ini.

Di dalam bab ini pula ditunjukkan bahwa penafsiran sebagaimana

dimaksud itu ditolak oleh Belanda. Bendera yang dikibarkan itu

dianggap sebagai bendera daerah, bukan dalam pengertian sebagai

bendera negara baru. Keputusan akhir mengenai hal ini haruslah

sepenuhnya diserahkan kepada orang-orang Papua melalui hak

139

Rinkasan

penentuan nasib sendiri. Bahkan, menjadi sangat jelas pada waktu itu

bahwa perundingan dengan Indonesia tidak bisa dihindari, dan bahwa

hal ini lebih baik segera diberitahukan kepada orang-orang Papua.

Dalam kenyataannya hal ini memang dilakukan, walaupun sulit bagi

Belanda untuk menyampaikan hal tersebut secara terbuka dan lugas,

terutama karena begitu banyak orang Papua yang tidak menyukai

gagasan ini. Selama jangka waktu bertahun-tahun, Indonesia telah

dipandang sebagai musuh – musuh yang tidak saja membuat komentar

negatif tentang apa yang terjadi di Papua, tetapi juga musuh yang terus

menerus memprovokasi keadaan dengan penyusupan-penyusupan

militer yang harus dihalau oleh Belanda dengan bantuan polisi Papua.

Dari akhir tahun 1961, tingkah laku Jakarta, baik dalam bentuk kata-

kata maupun perbuatan, jelas tampak sebagai ancaman. Sulit sekali

untuk secara tegas bersikap netral dalam keadaan seperti ini. Walaupun

begitu, para elit Papua akhirnya menyadari tentang pentingnya bersikap

seperti itu. Ketika menjadi jelas pada tanggal 15 Agustus 1962, bahwa

hari-hari pemerintahan Belanda akan segera berakhir, dilangsungkanlah

pembicaraan yang intensif di kalangan para elit Papua ini tentang posisi

mereka. Tujuan utama masih tetap berupa penentuan nasib sendiri,

tetapi untuk itu harus dicapai hubungan yang baik dengan Indonesia.

Oleh karena itu, kami mengemukakan pada bagian akhir bab sebelas,

bahwa lapisan teratas masyarakat Papua, walaupun jumlahnya sedikit

dan baru dalam tahap awal perkembangan, memiliki pemahaman yang

mengagumkan tentang realitas ini. Pada awal bulan September, kongres

Papua yang diselenggarakan secara cepat memutuskan untuk menerima

konsekuensi dari persetujaun ini. Mereka yang hadir dalam kongres

itu menerima kedatangan Indonesia, tetapi juga memutuskan untuk

tetap berpegang pada Tindakan Pemilihan Bebas yang termaktub dalam

Persetujuan New York.

Dalam Pasal 12 kami membahas tentang kurun waktu New Guinea di

bawah bendera PBB dan tahun-tahun pertama di bawah pemerintahan

Indonesia, mulai dari tahun 1962 ke depan. Pemerintahan PBB tidak

memiliki kekuasaan sebagaimana yang seharusnya. Mereka tidak

memiliki kemauan dan keahlian untuk menjalankan masa peralihan

itu secara netral dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Walaupun

begitu, PBB mampu mengorganisir mundurnya pemerintahan Belanda

dan mengalihkan tugas-tugas tersebut ke pihak Indonesia yang

menggantikan Belanda. Pada awalnya, para pejabat dan polisi Papua

menyelenggarakan banyak dari tugas-tugas ini, terutama pada tingkat

pemerintahan lokal. Pada saat yang sama, para petugas pemerintah dan

serdadu Indonesia masuk dalam jumlah yang jauh lebih besar dari yang

direncanakan, dan secara cepat mengambil alih kontrol. Secara terbuka

mereka menekan orang-orang Papua untuk berpihak kepada Indonesia,

termasuk untuk melupakan impian penentuan nasib sendiri. Lebih dari

itu, tanda-tanda pertama tindakan kekerasan oleh militer Indonesia

segera terlihat. Hal ini terus mewarnai tindakan pemerintahan yang

baru ini dalam dekade-dekade selanjutnya. Kegagalan ekonomi terjadi

secara cepat bersama-sama dengan menurunnya kepastian hukum,

serta hilangnya hak-hak masyarakat sipil di semua bidang. Selain itu,

140

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

semua yang terkait dengan Belanda dihancurkan secara sistematis, dan

digantikan dengan paham-paham Indonesia sesuai dengan demokrasi

terpimpin. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya reaksi negatif

orang-orang Papua. Daerah pedalaman Manokwari, khususnya, terus

menerus melawan sejak tahun 1965, yang kemudian diperangi dengan

tindakan militer yang keras. Jumlah korban dengan cepat meningkat

menjadi ribuan.

Pada awalnya orang-orang Papua yang paling sadar politik

menggantungkan harapan pada Tindakan Pemilihan Bebas. Tetapi,

ternyata Indonesia hanya menunjukkan sedikit sekali minat untuk

melaksanakan Tindakan Pemilihan Bebas ini secara benar. Sikap

Jakarta berubah ketika Soeharto memegang tampuk kekuasaan sebagai

presiden Indonesia yang baru. Ketika ia mulai memerintah, negara

dalam keadaan kacau dan ekonomi porak poranda, sementara ia

sangat memerlukan kredit internasional. Untuk itu, Indonesia harus

memperoleh respek internasional. Indonesia harus menunjukkan bahwa

ia mampu untuk patuh kepada ketentuan-ketentuan internasional.

Tindakan Pemilihan Bebas, yang merupakan bagian terakhir dari

Persetujuan New York, menawarkan kesempatan itu. Walaupun begitu,

presiden yang baru ini memberikan syarat bahwa satu-satunya hasil

yang bisa diterimanya adalah keputusan yang berpihak pada Indonesia.

Proses ini dimulai pada tahun 1968 dengan kedatangan Ortiz Sanz,

yang dalam kapasitasnya sebagai wakil Sekjen PBB harus membantu

Indonesia melaksanakan Tindakan Pemilihan Bebas. Hal ini dibahas

dalam bab 13. Awalnya Ortiz Sanz bersemangat dan berharap bahwa

ia akan mampu untuk menyelenggarakan suatu referendum yang

kredibel sesuai dengan standar-standar internasional. Harapannya

itu diperkukuh dengan sikap Menlu Adam Malik yang baru

saja mengunjungi New Guinea, dan yang sesudah kembali dari

kunjungannya itu berhasil didesak untuk mengakui bahwa ada

masalah salah-kelola yang serius. Malik menegaskan bahwa ia ingin

agar keadaan tersebut diperbaiki, tidak saja dalam hal pemerintahan

tetapi juga dalam hal bagaimana seharusnya Tindakan Pemilihan Bebas

dilaksanakan. Walaupun begitu, keinginan Menlu Adam Malik ini

diberikan batas oleh presiden.

Yang terjadi adalah kekecewaan pahit bagi Ortiz Sanz. Karena

tekanan Indonesia, Tim PBB yang dipimpin sangat kecil jumlahnya.

Sesudah tiba di New Guinea pada bulan September 1968, ia dibanjiri

oleh berbagai petisi dari orang Papua yang memrotes salah-urus

yang dibuat oleh Indonesia di semua bidang. Ia menanggapi dengan

serius protes-protes ini dan meneruskannya ke mitra Indonesianya,

Sudjarwo Tjondronegoro, dan meminta Sudjarwo mengambil tindakan.

Sudjarwo menganggap hal ini sebagai intervensi yang tidak perlu,

yang berarti bahwa hubungan mereka sudah jelek dari awal. Indonesia

menolak tentang bentuk referendum yang disarankan oleh Ortiz Sanz,

dan sebaliknya memilih sistem musyawarah yang disebut sebagai

tradisi Indonesia. Istilah ini, yang pada awalnya merupakan salah

141

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

satu interpretasi terhadap persetujuan New York, sekarang menjadi

prinsip utama dari keseluruhan referendum. Di dalam sistem ini, yang

dimungkinkan hanyalah keputusan kolektif, atas dasar persyaratan

konsensus yang sempurna.

Bab 14 membahas tentang pembentukan dewan-dewan musyawarah, dan

juga pelaksanaan Tindakan Pemilihan Bebas yang berlangsung sesudah

itu. Ortiz Sans tidak diizinkan untuk memainkan peranan apa pun dalam

pembentukan dewan, dan diberikan peranan yang sekecil mungkin dalam

implementasi referendum itu sendiri. Kejadian-kejadian yang dibahas

dalam bab ini didasarkan atas laporan para diplomat dan wartawan

– yaitu mereka yang hadir dan/atau mengamati berbagai bagian dari

proses itu. Orang-orang Papua yang terlibat dalam pelaksanaan Tindakan

Pemilihan Bebas juga menyampaikan laporan mereka. Laporan-laporan

dari PBB dan pemerintah Indonesia digunakan pula. Menurut pendapat

para pengamat Barat dan orang-orang Papua yang bersuara mengenai

hal ini, Tindakan Pemilihan Bebas berakhir dengan kepalsuan, sementara

sekelompok pemilih yang berada di bawah tekanan luar biasa tampaknya

memilih secara mutlak untuk mendukung Indonesia.

Pelaksanaan Tindakan Pilihan Bebas ini diawasi dari New York oleh

pejabat-pejabat tinggi PBB. Jarang sekali mereka memberikan tekanan

kepada rencana dan praktek-praktek Indonesia, demikian pula Den

Haag dan Washington. Di Den Haag, Menteri Luns, yang masih aktif

sebagai Menlu, berpendapat bahwa Belanda mengaku memiliki tanggung

jawab moral, tetapi menurut teks persetujuan New York, Belanda tidak

punya alasan untuk bertindak. Tindakan Belanda hanya terbatas pada

memahami perilaku Indonesia tetapi hal ini tidak pernah disampaikan

secara terbuka. Sementara itu, arus di Den Haag telah berbalik dan

semua harapan sekarang terpaku pada kerjasama yang baik dengan

Indonesia. Walaupun begitu Majelis Rendah memberikan tekanan kepada

pemerintah untuk berupaya agar mendukung referendum terbuka bagi

orang-orang Papua. Tekanan ini menghasilkan pertemuan antara menteri-

menteri Indonesia dan Belanda di Roma pada bulan Mei 1969. Dalam

suatu pernyataan sesudah pertemuan itu, para menteri Belanda mencatat

pendekatan Indonesia, dan menyampaikan harapan bahwa akan ada

kesepakatan penuh antara pemerintah Indonesia dan Sekjen PBB tentang

pelaksanaan referendum. Malik, Luns dan Udink mengumumkan bahwa

mereka akan bekerjasama dalam rangka pembangunan New Guinea.

Deklarasi Roma ini menyungguhkan asumsi dasar yang telah diterapkan

sampai kepada tahapan ini, yaitu bahwa PBB pada akhirnya harus

sepaham dengan Indonesia tentang pendekatan yang akan digunakan.

Hal ini mengakibatkan Ortiz Sanz tidak mempunyai pijakan sama sekali

untuk mempengaruhi arah berbagai kejadian di New Guinea.

Laporan akhir Sekjen PBB seluruhnya didasarkan pada laporan Ortiz

Sanz tentang peranannya dalam pelaksanaan Tindakan Pemilihan

Bebas. Laporan ini hanya berisi kritik yang lemah terhadap oposisi

dari pihak Indonesia. Atas dasar ini, U Thant tidak bisa berbuat

lain kecuali menyimpulkan bahwa suatu (an dalam bahasa Inggris,

142

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

penerjemah) Tindakan Pemilihan Bebas telah dilaksanakan. Ia tidak

bisa menggunakan kata depan yang tegas (seperti the dalam bahasa

Inggris, penerjemah), karena nilai-nilai proses itu jauh di bawah standar

yang diatur dalam persetujuan New York. Walaupun dapat ditafsirkan

sebagai suatu penilaiain yang mencibir, tetapi ada pihak-pihak yang

justru mengabaikan pengkalimatan yang tidak jelas dalam persetujuan

New York itu.

Babak terakhir dari keseluruhan proses ini terjadi pada bulan Oktober

dan November 1969 dalam Majelis Umum PBB, di mana Belanda dan

Indonesia bekerjasama mengarahkan laporan Sekretaris Jenderal PBB

dalam pertemuan itu. Amerika Serikat juga membantu. Walaupun

secara pragmatis Amerika Serikat lebih bertanggung jawab terhadap

keseluruhan tahapan yang berakibat dengan penandatanganan

Persetujuan New York dan sesudah itu Tindakan Pemilihan Bebas,

tetapi Amerika Serikat, sebagaimana Belanda, berlindung di belakang

PBB. Sekelompok negara-negara Afrika melancarkan kritiknya, yaitu

mereka yang sejak tahun 1961 telah bersimpati terhadap persoalan-

persoalan Papua. Tetapi apa yang mereka lakukan ini tidak banyak

artinya. Amandemen yang mereka sampaikan kepada Majelis Umum

PBB yang mendesak supaya suatu referendum dilaksanakan dalam

beberapa tahun mendatang ditolak oleh mayoritas anggota dalam

suatu pemungutan suara. Hasilnya adalah bahwa Majelis Umum

PBB menerima resolusi yang disampaikan secara bersama-sama oleh

Belanda dan Indonesia, dan di dalamnya dinyatakan bahwa Majelis

mencatat/mengetahui adanya laporan tersebut, dengan 30 anggota

abstain dan tidak ada yang menolak. `Masalah New Guinea’ dengan

demikian telah diselesaikan sesuai dengan persetujuan New York dan

dapat dikeluarkan dari agenda PBB.

Akhirnya, dibahas di dalam buku ini perdebatan-perdebatan akhir di

parlemen Belanda baik pada tahun 1962 maupun 1969. Perdebatan ini

dilakukan sesudah persetujuan New York ditandatangani dan sesudah

Tindakan Pemilihan Bebas dilakukan. Di dalam kedua perdebatan

itu persoalan kedaulatan dibicarakan – masalah yang telah memecah

Indonesia dan Belanda sejak tahun 1950. Hal ini tidak dicantumkan

sama sekali di dalam persetujuan New York. Sesudah persetujuan

itu dilakukan, semua pihak berpendapat bahwa proses penyelesaian

akhir di PBB adalah juga fase terakhir dari pengalihan kedaulatan.

Hal ini setidak-tidaknya telah berlangsung secara secara de-facto,

kalau tidak bahkan secara de-jure. Hal ini secara empatis ditekankan

oleh pemerintah Belanda baik pada tahun 1962 maupun 1969 dalam

sejumlah pernyataan di muka parlemen. Sejalan dengan itu, ketika

Majelis Umum telah mencatat laporan akhir Sekretaris Jenderal PBB

tentang rampungnya tahap terakhir dari persetujuan New York, hal

ini menandai pula berakhirnya konflik mengenai kedaulatan atas New

Guinea bagian Barat. Hal ini tidaklah berarti bahwa Belanda kemudian

tidak terlibat lagi. Belanda dan Indonesia berjanji untuk bekerjasama

membangun New Guinea bagian Barat. Pemerintah Belanda mengambil

sikap, baik sebelum dan sesudah Tindakan Pemilihan Bebas, bahwa

143

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

Belanda dapat melakukan sesuatu bagi bekas daerah jajahannya itu

hanya melalui kerjasama efektif dengan Indonesia.

Hal-hal yang dikemukakan ini adalah ringkasan dari isi, dan

kesimpulan-kesimpulan utama yang ditarik dari penelitian

ini. Berakhirnya Tindakan Pemilihan Bebas berarti dimulainya

pemerintahan Indonesia yang diterima secara penuh oleh masyarakat

internasional. Kekuatiran bahwa akan terjadi pemberontakan meluas

di Papua ternyata tidak terbukti. Walaupun begitu, ketidakpuasan

terus berlangsung. Pada tahun 1971, gerakan perlawanan militan OPM

memproklamasikan kemerdekaan. Perlawanan ini ditangani dengan

keras, dan dalam keadaan bagaimana pun tetap merupakan gejala

marjinal. Irian Barat, sekarang disebut Irian Jaya (Irian berkemenangan),

ditetapkan sebagai provinsi otonom di bawah tanggung jawab

Departemen Dalam Negeri. Dalam kenyataannya, situasi di daerah ini

tetap seperti pada tahun 1963 – suatu daerah di bawah pemerintahan

militer yang jauh dari berhasil, yang terus menunjukkan keadaan

seperti pada periode sebelumnya. Tekanan-tekanan budaya yang

dilancarkan ternyata juga tidak berhasil. Tidak ada toleransi bagi kritik

atau oposisi, dan hukuman yang dijatuhkan sangat berat. Sulit untuk

memperkirakan berapa banyak korban yang telah jatuh karena keadaan

ini. Angka sampai sejauh puluhan ribu telah disebut-sebut.

Sebuah studi hukum yang dilakukan oleh Universitas Yale pada tahun

2003 melaporkan fakta-fakta yang begitu serius sehingga membuat

mereka menggunakan istilah genosida untuk menggambarkan keadaan

yang terjadi. Hal ini berimplikasi bahwa menurut kelompok peneliti

ini perilaku pemerintah Indonesia adalah dalam rangka memusnahkan

orang-orang Papua. Ada juga yang tidak yakin dengan kesimpulan

yang dibuat para peneliti ini. Dan, menurut kami, ketidakyakinan

itu ada benarnya, yaitu dalam pengertian bahwa kesimpulan seperti

ini tidak seharusnya dibuat oleh kelompok peneliti itu. Tentu saja

kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana yang

dikemukakan oleh mereka adalah fakta sebenarnya. Hal ini telah nyata

sebagaimana yang kami kemukakan sejak tahun pertama pemerintah

Indonesia di New Guinea. Menurut laporan-laporan orang-orang Papua

yang memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi, setiap hari pasti

ada paling tidak ada satu orang yang tewas atau yang diperlakukan

secara kejam. Lebih dari itu, Indonesia mulai menggunakan kawasan

New Guinea dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan

sebelumnya, untuk menampung banjir penduduk Indonesia yang

tumbuh begitu cepat. Dalam kaitan ini keadaan orang-orang Papua

menjadi lebih jelek. Selama proses ini, tanah mereka semakin banyak

yang dirampas, demikian pula kesempatan kerja diambil oleh

masyarakat pendatang. Hal ini juga terjadi di bagian lain di Indonesia,

tetapi yang paling opresif adalah di Irian Barat. Kota-kota Irian Barat

menjadi sama seperti kota-kota Indonesia lainnya: padat dan kotor.

Di sisi positif, penduduk Papua yang sebelumnya cenderung stabil dan

144

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

bertumbuh secara lambat, meningkat lebih dari 50 persen di bawah

pemerintahan Indonesia. Lebih dari itu, pemerintah Indonesia terus

mendukung pendidikan, tidak saja melalui badan-badan pemerintah,

tetapi juga melalui lembaga-lembaga gereja. Ini berarti bahwa

pendidikan generasi muda Papua terus meningkat. Lebih dari itu, lebih

banyak kontak yang terjadi dengan bagian Indonesia yang lain melalui

kontak dengan para pendatang baru, melalui media, dan melalui

kunjungan perorangan ke pulau-pulau lain di Indonesia – hal-hal ini

semua memperluas cakrawala orang-orang Papua. Walaupun begitu,

mengintegrasikan orang-orang Papua ke dalam negara Indonesia tetap

menjadi masalah. Para pejabat yang memperoleh pendidikan pada

masa pemerintahan Belanda umumnya tetap berada pada tingkatan

bawah. Kedatangan pemerintah Indonesia mengakhiri struktur formal

profesional badan-badan pemerintah, di mana pendidikan terkait erat

dengan pengembangan karir. Sekarang, penempatan pada jabatan

tergantung pada pertemanan dan koneksi, dan hal ini berarti yang kalah

adalah orang-orang Papua. Pendanaan untuk membiayai pemerintahan

juga tidak memadai, hal mana berarti bahwa para pejabat pemerintah

harus mencari tambahan pendapatan sendiri secara lokal. Hal ini juga

terjadi pada militer, yang diperkirakan hanya menerima 30 persen

pendanaan dari negara. Selain itu, perlu ditambahkan pula bahwa

Irian Barat bukanlah, dan tidak pernah, merupakan lokasi penempatan

yang disukai, sehingga sejumlah besar pejabat Indonesia meninggalkan

tempat ini.

Jelas bahwa sistem ini mengakibatkan terjadinya berbagai macam

pelanggaran. Kesempatan bagi orang Papua untuk maju sangat terbatas.

Sesudah Frans Kaisiepo pensiun pada tahun 1973, Izaak Hindom

menjadi Gubernur Papua pada tahun 1982. Tetapi, kehadirannya

pun tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan kesetimbangan

kekuasaan. Termasuk pula tidak tampak orang-orang Papua yang

masuk ke dalam dunia bisnis, walaupun bisnis di Papua berkembang.

Begitu Tindakan Pemilihan Bebas telah dilangsungkan, penambangan

minyak dimulai kembali dan tembaga yang ditemukan di pegunungan

Carstensz sebelum perang dapat dieksploitasi oleh Freeport, sebuah

perusahaan pertambangan Amerika, di bawah kondisi pemerintahan

Soeharto yang lebih stabil. Pertambangan ini merupakan sumber

pendapatan yang besar bagi keuangan Indonesia, dan bagi elit di

Jakarta, sejauh para elit itu terlibat dalam pengelolaan dan administrasi

pusat perusahaan tersebut. Walaupun begitu, efek positif pertambangan

bagi ekonomi lokal tetap tidak bermakna; bahkan yang terjadi adalah

dampak negatif dalam bentuk pencemaran lingkungan dan kerugian

yang jauh lebih besar. Penduduk Papua adalah kelompok yang paling

miskin di Indonesia.

Integrasi mental dan organisasional ke dalam negara Indonesia tidak

tercapai. Ketika arus reformasi tiba pada tahun 1998 dan rejim Soeharto

berakhir, timbullah kevakuman kekuasaan di mana penduduk New

Guinea, sekali lagi, dapat berbicara dengan bebas, dan selama jangka

waktu tertentu masalah-masalah yang terjadi di daerah tersebut dapat

145

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

disampaikan secara jelas kepada dunia luar. Satu hal yang pasti adalah:

Indonesia tidak berhasil memenangkan hati orang-orang Papua. Dalam

pada itu kesadaran nasional orang-orang Papua meningkat dengan

tajam. Dengan disiplin mereka sendiri, para tokoh Papua dalam

organisasi gereja maupun di masyarakat mampu mengelola keadaan

ini sehingga kerusuhan dapat dicegah, bahkan mampu membawa

suara orang Papua untuk didengar oleh pemerintah Indonesia dan

dunia melalui cara yang terhormat namun tegas. Hasilnya adalah

bahwa dalam kunjungan ke Jayapura pada hari tahun baru tahun 2000,

Presiden Indonesia Abdurrachman Wahid berjanji untuk meningkatkan

pemerintahan, dan setuju bahwa nama Irian Jaya, yang dipandang

sebagai lambang dominasi Indonesia, dapat diubah menjadi Papua. Ini

adalah salah satu titik kunci dalam urutan kejadian yang kami gunakan

untuk memulai penulisan buku ini. Sejak saat itu, jarum jam, dalam

banyak hal, telah diputar kembali. Walaupun begitu, Papua masih tetap

menanti sejumlah janji, yang terkandung dalam otonomi luas, ditepati

dengan benar. Hal ini bukanlah persoalan sepihak, dan apa tanggapan

orang-orang Papua sangat tergantung pada sejauh mana janji-jani

itu ditepati. Salah satu persyaratan penting adalah kemerdekaan

berpendapat dan bergerak. Hal ini langsung mengingatkan kami

kepada kata-kata Menlu Adam Malik, yang mengumumkan secara

terbuka pada saat ia berkunjung ke New Guinea pada tahun 1969

bahwa tentara harus ditarik terlebih dahulu sebelum masyarakat

Papua dapat membangun. Tetapi yang terjadi adalah sejak Adam Malik

mengemukakan kata-kata ini, tekanan yang dilakukan oleh tentara dan

polisi terhadap penduduk justru semakin meningkat.

Buku ini menceritakan tentang masuknya penduduk New Guinea

ke dalam masa modern. Belanda bertindak sebagai perantara dalam

proses ini sampai tahun 1962. Oleh karena itu banyak perhatian dalam

penelitian ini yang diarahkan pda tujuan-tujuan dari kebijakan Belanda.

Awalnya, tujuan kebijakan Belanda itu bersifat strategis: menetapkan

batas timur dari pengaruh kekuasaan Batavia. Dengan menciptakan

pusat-pusat pemerintahan yang pertama di tahun 1898, Belanda maju

selangkah. Pada tahap ini tujuan yang ingin dicapai, dengan meminjam

kata-kata Komisaris Plate, adalah `untuk mengubah orang-orang liar

menjadi manusia beradab.’ Istilah yang digunakan cocok dengan

gagasan Belanda sebagai penjaga/pembina, yang begitu berpengaruh

pada saat itu. Belanda bertugas mendidik mereka yang berada di bawah

pemerintahannya. Sesudah pemerintahan Belanda dimulai di New

Guinea, masyarakat yang bermukim di daerah pesisir, secara perlahan

namun pasti, mulai berada di bawah pengaruh dunia modern. Hal

ini menjadi lebih penting dalam konteks dekolonisasi. Secara lebih

terbuka, dan dengan menggunakan bahasa modern, langkah ke arah

penentuan nasib sendiri menjadi tujuan utama kebijakan Belanda dalam

kaitannya dengan New Guinea mulai dari tahun 1945 ke depan. Upaya-

upaya untuk mencapai hal ini semakin intensif dilakukan sesudah

tahun 1950. Tidak dimasukkannya New Guinea ke dalam pengalihan

kedaulatan pada tahun 1950 berakibat adanya 12 tahun tambahan

bagi pemerintahan Belanda untuk memerintah New Guinea. Selama

146

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

masa 12 tahun itu banyak hal telah dilakukan bagi kawasan ini dan

bagi rakyatnya. Dunia orang Papua pada tahun 1962 sangat berbeda

dengan pada tahun 1950, apalagi bila dibandingkan dengan tahun

1900. Pembangunan yang luas telah berlangsung, dan masyarakat kelas

menengah yang kecil namun memiliki kaliber tinggi telah terbentuk.

Mereka ini, apabila diberikan kesempatan, mampu untuk memimpin

masyarakatnya secara bersama-sama dalam jangka panjang. Di

bawah rejim Indonesia, perkembangan ini berlangsung tetapi tanpa

memberikan kesempatan kepada para elit ini untuk memegang peranan

sebagai pemimpin dan pembina sebagaimana harapan ketika mereka

dibentuk.

Sebagai poin terakhir, bisa saja diperdebatkan bahwa lebih baik

untuk melakukan penyerahan kedaulatan atas New Guinea pada

tahun 1950. Memang masyarakat Papua akan berkembang lebih

lambat, tetapi melalui pengaruh misi gereja, yang juga tetap dapat

melakukan karya mereka di bagian Indonesia yang lain, arah yang

diikuti akan sama saja. Kecurigaan dan permusuhan, yang tetap

menjadi ciri hubungan orang-orang Papua dan Indonesia sampai

hari ini, mungkin tidak terjadi. Argumen ini memang menarik, tetapi

tidak adil apabila diterapkan terhadap berbagai kerja keras untuk

membangun New Guinea dari tahun 1950 sampai 1962. Bahkan, terlalu

gampang untuk mengasumsikan bahwa perpecahan antara Indonesia

dan Belanda mungkin dapat dihindari. Semua hal ini tidak jelas.

Sentimen anti-amberi sudah sangat kuat pada tahun 1950, dan sikap

negatif orang Indonesia kepada orang Papua pun sudah kuat pada

saat itu. Pengalihan kedaulatan secara cepat tidak akan menghalangi

terbentuknya rejim militer, termasuk pula tidak akan menghalangi

kejahatan-kejahatan yang menyertainya. Dalam istilah sosial, pada

tahun 1950 orang-orang Papua mungkin memiliki kesempatan yang

lebih sedikit untuk mengembangkan identitas mereka sendiri. Jelas

bahwa mereka berada pada posisi yang sangat sulit pada tahun 1963,

tetapi masyarakat Papua akan lebih mampu untuk mempertahankan

diri dibandingkan apabila Belanda tidak memperpanjang

pemerintahannya di New Guinea.

Adalah juga jelas, bahwa harapan sebagaimana tertera dalam kebijakan

Belanda ternyata tidak tercapai, termasuk pula integrasi sebagaimana

yang diharapkan oleh Indonesia. Buku ini tidak ditulis untuk

menspekulasikan apa yang mungkin bisa terjadi di waktu lalu, atau

bentuk apa yang harus terjadi di masa mendatang. Tujuan penulisan

buku ini adalah untuk mengemukakan secara jujur peristiwa-peristiwa

yang terjadi dalam suatu suatu proses kompleks masuknya penduduk

New Guinea ke dalam abad ke-20. Ini tidaklah berarti bahwa kisah

ini bisa ditulis tanpa perasaan atau tanpa emosi. Mereka yang telah

terlibat dalam keadaan yang serba tidak mungkin ini, sebagaimana

yang dialami oleh orang-orang Papua selama sejarah mereka, hanya

dapat berharap, sebagaimana juga harapan penulis buku ini, bahwa

nasib orang-orang Papua akan berubah di abad yang baru kita masuki

ini. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nasib yang lebih baik

147

Papers presented at the Seminar on the Act of Free Choice

itu dapat ditemukan dalam pembahasan buku ini. Faktor-faktor itu

termasuk kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki oleh masyarakat

Papua itu sendiri yang telah mampu menunjukkan penguasaan diri,

kearifan, dan pertahanan diri untuk memastikan bahwa mereka tetap

hidup. Faktor-faktor itu tergantung pula pada perhatian masyarakat

internasional, yang telah terlibat di dalam berbagai peristiwa dan

dalam berbagai bentuk, dan dengan bertindak seperti itu sering

menjadi penggerak utama perubahan. Hal ini terlihat dengan jelas

dalam proses yang berakhir pada Persetujuan New York dan berbagai

aturan yang dibuat atas dasar persetujuan itu. Bagi mereka yang

mampu mengupayakannya, tanggung jawab kesejarahan seharusnya

mempunyai arti yang signifikan di bawah hukum internasional.

Kemungkinan-kemungkinan masa depan yang lebih baik bagi

penduduk New Guinea Barat dapat juga ditemukan dalam kepentingan

Indonesia di daerah ini. Indonesia tidak saja memiliki tradisi militer dan

pemerintahan otoriter, tetapi juga budaya interaksi dan upaya-upaya

untuk menghasilkan pemerintah yang baik. Kita hanya bisa berharap

bahwa kedua hal yang disebut terakhir ini akan memperoleh perhatian.

Akhirnya, perlu dipertimbangkan bahwa kepentingan Indonesia

dan Papua pada umumnya sama, karena mereka adalah tetangga

dan saling membagi sejarah. Dua alasan utama untuk membangun

pusat-pusat pemerintahan pada tahun 1898 adalah untuk menjamin

batas timur kepulauan dan untuk membangun orang-orang Papua

dan wilayah mereka. Kedua hal ini tetap dapat bersama-sama, entah

dengan cara baik atau jahat. Jalan keluar harus ditemukan dengan

cara mengkombinasikan masa depan yang lebih baik bagi orang-orang

Papua dan pengaturan yang tepat di wilayah batas timur Indonesia.

Walaupun begitu, tampaknya akan sulit untuk mengkombinasikan

suatu jendela terbuka ke Pasifik dengan rakyat di bagian garis meridian

141 Indonesia ini, yang terus menerus memrotes karena mereka telah

salah dimengerti dan dilukai.

Read more ...